Yogyakarta, 23 Maret 2026 – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi melepas keberangkatan peserta program “Balik Kerja Bareng BPKH 2026” di Halaman Balai Kota Yogyakarta, Senin (23/3). Program ini merupakan bagian dari rangkaian Berkah Ramadhan 1447 H / 2026 M dan menjadi penutup dari enam rangkaian kegiatan kemaslahatan yang dilaksanakan selama bulan suci tersebut. Tahun ini merupakan tahun ke-4 penyelenggaraan program balik gratis tersebut. Di Yogyakarta sendiri, antusiasme masyarakat sangat luar biasa dengan jumlah pendaftar mencapai 2.743 orang, sementara kuota yang tersedia hanya untuk 675 orang. Hal ini menunjukkan tingkat pendaftaran mencapai lebih dari 400% dari kapasitas yang tersedia.
Dalam sambutannya Anggota Badan Pelaksana BPKH Susliyowati memberikan penegasan penting mengenai transparansi tata kelola keuangan haji. Beliau menjelaskan bahwa BPKH mengelola dua jenis dana: Dana Setoran Awal Haji dan Dana Abadi Umat (DAU). “Program Balik Kerja ini merupakan bentuk nyata distribusi nilai manfaat dari Dana Abadi Umat (DAU), yaitu dana yang berasal dari efisiensi penyelenggaraan haji sebelum BPKH berdiri. Kami tegaskan bahwa seluruh pendanaan program ini tidak menggunakan dana setoran awal haji milik jemaah, sehingga pokok dana jemaah tetap terjaga dan dikelola secara syariah,” tegas Sulistyowati.
Pemisahan fungsi ini dilakukan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 untuk memastikan pengelolaan keuangan haji dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel demi kemaslahatan umat. Secara nasional, program ini dilaksanakan di empat titik keberangkatan, yaitu Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Lampung, dengan total 60 bus eksekutif dan target 2.700 penerima manfaat. Total pendaftar program ini mencapai lebih dari 11.000 orang. Seremoni di Yogyakarta dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya: Wakil Ketua Komisi VIII Singgih Januratmoko, Pj Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Dedi Budiono dan CEO Rumah Zakat Irvan Nugraha.
BPKH menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat sebagai Mitra Kemaslahatan atas sinergi yang terjalin. Program ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya transportasi pasca-lebaran serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pekerja untuk kembali berkarya di perantauan.
Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia
BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BPKH Dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 tahun 2017 mengenai BPKH. BPKH melakukan pengelolaan keuangan haji dengan berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya perjalanan ibadah haji dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.
