Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., menilai pemerintah perlu segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan energi nasional menyusul kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali skema subsidi BBM non-industri sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.
Zuly mengakui bahwa penyesuaian harga Pertamax memiliki dasar yang dapat dipahami, terutama akibat gejolak harga minyak dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global dan gangguan distribusi energi internasional. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh mengesampingkan perlunya perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak.
“Bagi Pertamina dan pemerintah, kenaikan harga BBM sering kali dijelaskan sebagai konsekuensi penyesuaian terhadap harga pasar dunia. Namun dampaknya tetap dirasakan masyarakat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika nantinya Pertalite juga mengalami kenaikan harga, maka beban ekonomi masyarakat akan semakin berat,” ujar Zuly saat diwawancarai, Rabu (11/6).
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya terletak pada besarnya kenaikan harga BBM, melainkan pada ketidakseimbangan antara peningkatan biaya hidup dan kondisi pendapatan masyarakat yang relatif tidak mengalami kenaikan signifikan.
Zuly menilai kenaikan harga BBM tanpa diimbangi peningkatan pendapatan atau kompensasi sosial berpotensi memicu efek berantai terhadap berbagai kebutuhan rumah tangga. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi, misalnya, dapat berdampak pada harga bahan pokok maupun kebutuhan sehari-hari lainnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mengkaji kembali skema subsidi BBM yang lebih tepat sasaran. Menurutnya, subsidi dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat non-industri, terutama pengguna kendaraan roda dua dan kendaraan pribadi nonmewah yang selama ini menjadi pengguna utama BBM.
“Perlu ada kajian kembali mengenai subsidi BBM non-industri bagi masyarakat. Tujuannya agar kelompok yang paling terdampak tetap memiliki akses terhadap energi dengan harga yang terjangkau. Jika tidak ada langkah perlindungan yang memadai, tekanan ekonomi masyarakat akan semakin besar,” tegasnya.
Selain substansi kebijakan, Zuly juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang konsisten dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, perbedaan antara pernyataan resmi pemerintah dan pengalaman masyarakat dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik.
Ia menilai pemerintah perlu menyampaikan informasi secara transparan mengenai kondisi energi nasional, termasuk tantangan yang sedang dihadapi serta langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasinya.
“Ketika masyarakat melihat fakta yang berbeda dengan narasi yang disampaikan, maka kepercayaan publik bisa menurun. Karena itu, komunikasi yang jujur, terbuka, dan sesuai kondisi lapangan menjadi sangat penting,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Zuly menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki ruang untuk meredam dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan harga BBM. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan energi, penguatan perlindungan sosial, serta komunikasi publik yang transparan dinilainya menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat.
“Pemerintah perlu bergerak cepat agar tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas. Kebijakan yang tepat sasaran dan komunikasi yang baik akan sangat menentukan keberhasilan menghadapi situasi ini,” pungkasnya.
